Garry oktavian Dan Raja Sengon (Wahyu widodo) Mendatangi KPU Banyuwangi Serahkan Surat Penolakan

 

BANYUWANGI,JATIM//SINDONEWS86.COM – Garry oktavian Dan Raja Sengon (Wahyu widodo). Mendatangi KPU Banyuwangi Menyerahkan Surat Penolakan.Prihal pecah Dapil di Kabupaten Banyuwangi.Dan menolak secara resmi usulan rancangan pemekaran Dapil .”Kami sebagai rakyat biasa merasa sangat keberatan yang mana asalnya 5 sekarang jadi 8. Kita setuju di angka 5

Pembentuk undang-undang menetapkan daerah pemilihan sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan. Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, daerah pemilihan tersebut sedapat mungkin tidak berganti secara berkala.

“Hal ini dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses penataan daerah pemilihan serta memberikan kepastian hukum atas keberadaan daerah pemilihan dan mendukung terciptanya stabilitas politik,” sambung Garry oktavian.

Sementara itu, sehubungan dengan pembentukan daerah otonomi baru yang berdampak terhadap tuntutan perubahan menjadi konsekuensi logis dari setiap perubahan kebijakan politik sebagaimana amanat dari undang-undang. Senin (12/12/2022).

“Sehingga kekhawatiran pemohon atas adanya daerah otonomi baru yang akan mempengaruhi alokasi kursi DPR tersebut tidak beralasan hukum, karena pemerintah akan melakukan penyesuaian dan menindaklanjuti perubahan yang timbul karena adanya undang-undang pembentukan daerah otonomi baru,” jelas Garry oktavian.

Dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan dapil anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum, KPU membuat beberapa tahapan.Di antaranya penyiapan regulasi peraturan KPU, penerimaan data agregat kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, pencermatan data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2), penyusunan dan penetapan rancangan penataan dapil anggota DPRD kabupaten/kota terhadap KPU kabupaten/kota, pengumuman dan tanggapan masyarakat dilaksanakan di KPU kabupaten/kota, uji publik rancangan penataan dapil dilaksanakan dengan mengundang partai politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, DPRD, serta stakeholder lainnya.

“Dan setelah semuanya dilakukan maka KPU pun melakukan simulasi penentuan dan pemetaan dapil,” urai Garry.

“Berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi, dan kajian KPU selaku penyelenggara pemilu merekomendasikan bahwa KPU melaksanakan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan penyusunan dan penataan Dapil telah dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023,” terang Garry

Maka dari itu Garry oktavian Dan Raja Sengon ( Wahyu widodo ). Mendatangi KPU Banyuwangi Menyerahkan Surat Penolakan.Prihal pecah Dapil di Kabupaten Banyuwangi.Dan menolak secara resmi usulan rancangan pemekaran Dapil .”Kami sebagai rakyat biasa merasa sangat keberatan yang mana asalnya 5 sekarang jadi 8. Kita setuju di angka 5 .Pungkas Garry oktavian.

(Idham)