Kelangkaan Bio Solar Komisi B DPRD Rohil Panggil Direktur BUMD
Rohil sindonews86.com – Kelangkaan Bio Solar, Komisi B DPRD Rohil Panggil BUMD SPR Komisi B DPRD Rohil menggelar hearing dengan SPBU PD Sarana Pembangunan Rohiil dan Dinas Perikanan Rohil di Kantor DPRD Rohil, Senin (4/4/2022).
Hal ini terkait aksi unjukrasa Mahasiswa dan nelayan atas sulitnya membeli Bio Solar di SPBU Sehingga Nelayan Tidak Dapat Melaut Menangkap Ikan.
Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinas Perikanan Rohil M.Amin didampingi Endang SP Kabid Tangkap Perikanan, Direksi BUMD Kasmir Dahlan, Fadri ST, Rahmad Hidayat dan Zulfakar, Ketua Komisi B Budi Santoso didampingi Jaskhori, Ucok Muktar, Hendra membahas kinerja pelayanan BBM khusus untuk nelayan.
Jajaran Direksi BUMD menyebutkan awalnya pemgirangan BBM dengan kuota 32 ton kemudian 20 ton dan bahkan 16 ton sehari. “Kami berupaya menambah kuota namun dari Pertamina yang dapat hanya 24 ton setiap hari,” kata Kasmir Dahlan.
“Perminggu 8 ton kita berupaya meningkatkan konsumen karena sebelumnya telah menggelar rapat sesuai SE Pertamina 22 Februari 2022 dan melahirkan kesrpakatan bersama,” tambah Fadri ST.
Masaalah yang timbul karena nelayan ada 1600 kapal di Kecamatan Bangko. Yang boleh dilayani ambulan, Dispar, Damkar dan nelayan.
Selain melayani masyarakat untuk pengisian 2 geregen hari ini sudah ada 500 surat rekomendasi untuk membeli dengan geregen. Artinya tidak ada lagi penjualan untuk umum jika melihat jatah nelayan dari surat rekomendasi.
“Membeli dengan deregen tidak dilayani lagi karena ancaman pidana,saat ini ada 78 masyarakat tidak ada rekomendasi lalu datang dengan membawa parang,pisau ke SPBU untuk mendapatkan BBM,” ujar Kasmir Dahlan lagi.
Kasmer Dahlan juga menyebutkan pada Sabtu-Minggu lalu terjadi ribut saat pengisian BBM Namun beruntung datang pihak Polsek dan Babinsa membantu mengamankan,” ucap Direksi BUMD Rohil ini.
Menurut Direksi SPBU plat merah milik Pemkab Rohil ini meminta agar ada sepakat untuk rekomendasi tidak ada lagi membeli dengan deregen dan merencanakan menghidupkan kembali Stasion Pengisian BBM untuk nelayan.
Sementara itu, Kadis Perikanan Rohil menyebutkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya untuk nelayan setelah sebelumnya mendata ukuran kapal,kekuatan mesin,daerah penangkapan selama ini. Pihak Dinas Perikanan tidak pernah mempersulit dan menunjuk pegawai khusus karena ada speck alasan kapasitas kapal besar 2 geregen tidak cukup.
Sedangkan itu, Ketua Komisi B Budi Santoso Mengaku merasa realisasi di lapangan berbeda tentang rekomendasi yang dikeluarkan untuk nelayan.
Endang Kabid Tangkap Dinas Perikanan Rohil mengaku sudah mengluarkan 500 surat rekomendasi untuk nelayan di Bagansiapiapi, “Untuk Pulau Halang saat ada 30 usulan rekom,Kubu,Sinaboi 10 orang,” kata Endang mengakui.
Tapi sayang rekomendasi yang diterbitkan tidak punya data, ukur kapal, besar kapal, panjang kapal, kekuatan mesin dari 0 sampa 5 GT.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Rohil Jaskori menyebutkan selain pribadi dan sebagai pelaku usaha perikanan menyebutkan susahnya untuk mendapatkan Bio solar Subsidi ini.
“Paling tidak kita membantu masyarakat,saya melihat di lapangan teknis di Dinas Perikanan itu betul namun praktek di lapangan tidak betul?,” cetusnya.
Dan nenyebutkan saat ini ada 8 unit dari 10 kapal apung penangkap ikan dengan jatah BBM. Bayangkan jika rekomendasi dari Dinas Perikanan hanya 2 geregen 1 hari, kemarin anggota saya mengambil di SPBU 4 hari tak dapat-dapat juga.
“Terapkan secara benar sesuai aturan rekomendasi, jika berlaku sistemnya akan berjalan lancar. Jangan BBM itu habis dijual ke along-along, tolong ya SPBU sisakan untuk masyarakat,” kata Jaskori.
Kasmir Dahlan menyebutkan selama ini nelayan mendapatkan BBM dari calo. “Kini sudah distop,tidak dikasi minyak lagi sudah di stop 1 minggu,”jelas Kasmir.
