Muslimah GPI Madina Minta Komnas HAM Jadikan Kasus Sibanggor “Tragedi Nasional” Bidang PLTP

Muslimah GPI Madina Minta Komnas HAM Jadikan Kasus Sibanggor “Tragedi Nasional” Bidang PLTP

 

Panyabungan / sindonews86.com

 

Insiden kecelakaan panas bumi secara berulang di PLTPb Sorik Marapi terus memantik perhatian publik, dibuktikan dengan semakin gencarnya statement sejumlah kalangan yang menuntut penuntasan tragedi kemanusiaan secara transparan dan berkeadilan.

 

Selain dugaan pidana, perdata, kejahatan lingkungan hidup, Muslimah GPI Kab Madina menyoroti dari sisi pelanggaran HAM

 

“Kita meminta Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang baru dikukuhkan pada 04 Oktober lalu, untuk segera turun tangan dan membentuk tim investigasi mengusut tuntas insiden berulang ini. Kita melihat ini adalah bentuk pelanggaran HAM serius yang nyata diduga kuat dilakukan oleh PT SMGP akibat tidak mengindahkan SOP dan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan)’ tegas Ketua Muslimah GPI (Gerakan Pemuda Islam) Kab Madina Dr. Melda Diana Nasution, S.Pd, MA dalam keterangan tertulis (10/10).

 

Disebutkan, berulangnya insiden oleh korporasi asing tsb telah membuat masyarakat merasa traumatik dan berpotensi tinggi membahayakan serta mengancam kemanusiaan dan lingkungan. ” Catatan kami, insiden berulang di WKP telah merenggut sedikitnya 8 nyawa tak berdosa dan ratusan korban lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Tragedi kemanusiaan ini harus diusut tuntas oleh Komnas HAM ” ulas Melda.

 

Komnas HAM yang baru terpilih pada Paripurna DPR RI (04/10) yang lewat, diminta untuk segera menyahuti dugaan pelanggaran HAM di Madina sebagai bentuk implementasi penegakan HAM serta menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas, moralitas, dan profesionalisme para komisioner tsb.

 

Muslimah GPI Madina, tutur Melda akan segera melaporkan secara tertulis perihal ini ke Komnas HAM Priode 2022-2027 yaitu Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing.

 

Selain itu pihaknya juga akan mengadukan ke Komnas Perempuan dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) disebabkan banyaknya anak dan perempuan yang jatuh menjadi korban.

 

Menurut doktor jebolan UIN Suska Pekanbaru ini, beberapa point penting tentang prinsip-prinsip HAM diduga kuat dilanggar oleh PT SMGP terutama “hak hidup” yang merupakan hak mutlak setiap individu manusia, hak untuk mendapat keadilan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas rasa aman, hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas sumber daya alam terutama lingkungan, air dan udara, serta hak-hak lainnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya (kearifan lokal) sesuai UU No. 39 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak hak ekonomi, Sosial Budaya, UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenant Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta UU No 1 Tahun 1970 terkait Keselamatan Kerja dsb.

 

Melda menguraikan, penegakan, penghormatan dan perlindungan HAM terkait konflik SDA memang kerap menjadi persoalan yang berlarut-larut. “Pelanggaran HAM dalam konteks ini cakupannya luas, karna mengancam ruang sosial, budaya, ekologi, sumber air, tanah, hutan, lingkungan yang merupakan hak dasar HAM” tambahnya.

 

Lebih lanjut tutur tokoh perempuan NU (Nahdaltul Ulama) ini, Komnas HAM sebagai institusi independent setingkat lembaga negara, sangat berhak dan berwenang untuk menyelediki kasus ini serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atas pelanggaran HAM ekses aktivitas PT SMGP yang kerap membahayakan kemanusiaan dan lingkungan. ‘Kita juga mendesak Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada KLHK (kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk tidak melanjutkan proyek ini karna berpotensi tinggi mengancam ruang hidup masyarakat” tegas Melda.

 

 

Lanjut Melda, pihaknya mendesak Komnas HAM RI untuk menjadikan kasus Sibanggor Julu sebagai tragedi nasional pelanggaran HAM dalam bidang PLTPB (Pembangkit Listrik Panas Bumi).

‘Inilah PLTP paling bobrok yang menampar wajah Kementerian ESDM. Sepanjang sejarah EBTKE di tanah air, PLTP Sorik Marapi telah menorehkan daftar hitam kejadian paling kelam, paling sering terjadi dan paling mengerikan sampai menewaskan 8 orang dan ratusan warga lainnya dilarikan ke rumah sakit. Inilah tragedi kemanusiaan paling tragis yang membuat kita tersentak” ujarnya.

 

 

Muslimah GPI, sangat mendukung Komnas HAM untuk lebih agressif untuk mencari data/fakta tragedi kemanusiaan di Sibanggor. Bahkan bila diminta, pihaknya mengaku siap berkoordinasi dan bekerjasama sinergis dengan Komnas HAM RI, dalam memberikan kontribusi pemikiran dan kajian ilmiah secara objektif terkait tragedi kemanusiaan di Sibanggor.

 

(H.Nasution)