Problem Musibah Terjadi Akibat Banyak Faktor Kebijakan dan Pengawasan yang Lemah

 

BANYUWANGI-JATIM//SINDONEWS86.COM – Maraknya banjir atau bencana alam yang terjadi di Banyuwangi akhir-akhir ini tidak lepas dari faktor kebijakan dan faktor pembangunan yang tidak dilandasi dengan kebijakan atau peraturan yang baik.

 

Dalam arti banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sesuai, atau dapat dikatakan banyak hal yang dilanggar dalam mengelola suatu kegiatan yang ada di Banyuwangi, baik itu sifatnya pembangunan fisik, kebijakan pemberian izin atau pengelolaan lahan dan lingkungan seperti HGU.

 

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, Andi Purnama, S.T,. M.M. yang juga sebagai tenaga ahli DPRD Banyuwangi mengatakan dalam petikan wawancara, Selasa (29/11/2022).

 

“Tentunya hgu-hgu yang diberikan tersebut harusnya terkontrol dan terawasi sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diberikan oleh seorang Bupati memberikan perintah dan dapat mengamantkan orang-orang yang diberikan tugas dan kewenangan dalam setiap Satker” tuturnya menjelaskan.

 

Kuasa dan mandat seorang Bupati bisa mengontrol setiap aspek kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan, faktor-faktor tersebut akan menjadi musibah manakala mengambil satu kewenangan ataupun kebijakan yang salah dalam menerapkan aturan.

 

“Katakan sebelum memanfaatkan suatu lahan atau HGU sudah mempunyai fungsi dan aturan yang harus disesuaikan dengan kondisi alam, bisa pertimbangan dalam faktor daerah ketinggian dimana tanaman-tanaman keras atau berbatang keras atau dikotil itu tetap utuh, sehingga fungsi-fungsi resapan air bisa terkontrol, seperti fungsi drainase, fungsi sungai, fungsi ketahanan lereng, itu akan terjaga dengan baik, artinya bisa meminimalisir musibah seperti sekarang yang terjadi” lanjutnya memaparkan.

 

Jika hal ini dibiarkan dan tidak terkontrol ataupun pembangunan-pembangunan yang tidak didasari dengan komitmen yang benar akan menjadikan suatu musibah seperti halnya ahir-ahir ini terjadi, mahalnya infrastruktur yang terbangun itu akan tidak bermanfaat ketika daya dukung alam juga terus tergradasi.

 

“Ini yang paling bertanggung jawab atas keadaan seperti sekarang, menurut menururt saya ya Kuasa Pengguna Anggaran, utamanya yaitu Bupati atau Dinas Teknis nya, yaitu Dinas PU atau Dinas yang lainnya setiap arah pembangunan” jelas Andi Purnama.

 

(Idm)