Padang ( Sumbar )Sindonews86.com
Kabar baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Setelah beberapa pekan terakhir menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar, kini kuota BBM jenis Bio Solar untuk Sumbar resmi bertambah kisaran 70.000 kilo liter oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penambahan kuota ini merupakan hasil dari upaya langsung Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, yang sejak Agustus lalu telah mengirim surat resmi kepada BPH Migas untuk mengusulkan tambahan alokasi Bio Solar bagi Sumbar.
“Kita sudah surati BPH Migas sejak Agustus lalu, dan alhamdulillah, usulan itu dikabulkan. Terhitung mulai awal Oktober, kuota Bio Solar Sumbar bertambah sekitar 70 ribu kilo liter. Insyaallah, dengan adanya tambahan ini, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/10/2025).
Mahyeldi menyebut dengan tambahan tersebut, total alokasi Bio Solar Sumbar kini lebih kurang sekitar 566.000 kilo liter, naik sekitar 15 % dari kuota sebelumnya 497.874 kilo liter. Ia juga memastikan bahwa pasokan dari Pertamina ke SPBU-SPBU akan segera kembali normal.
“Kita berharap, Pertamina segera mendistribusikannya secara merata ke seluruh SPBU, agar antrean panjang di SPBU dapat terurai dalam waktu dekat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan terus berkoordinasi agar distribusi berjalan lancar,” tukuknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, ST, M.Eng menjelaskan bahwa setelah keputusan penambahan kuota diterbitkan, pihaknya langsung berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk mempercepat proses distribusi ke seluruh kabupaten dan kota.
“Karena keputusan baru keluar pada awal Oktober, tentu perlu waktu untuk penyesuaian teknis pengiriman. Namun, insyaallah dalam waktu dekat pasokan akan normal dan antrean di SPBU berangsur hilang,” ujar Helmi optimis.
Penambahan kuota Bio Solar ini diharapkan menjadi solusi konkret atas kebutuhan energi masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha transportasi di Sumatera Barat yang selama ini bergantung pada BBM subsidi tersebut. (adpsb/bud)
